“Banyak posyandu di Bogor Barat yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mencari solusi terkait hal ini,” jelas Rifky.
Ia juga menambahkan bahwa program-program unggulan seperti kesehatan dan BPJS PBI akan tetap dikawal, termasuk penyelesaian masalah PKH yang non-aktif.
Rifky mengungkapkan harapannya untuk tahun 2025, di mana beberapa program akan masuk ke KUA dan akan dikawal untuk realisasinya.
“Kami juga menunggu arahan dari Presiden terpilih terkait makan siang bergizi. Ini akan kami kawal khususnya di Dapil III Bogor Barat,” imbuhnya.
Untuk produk hukum, Rifky akan fokus pada penyelesaian peraturan-peraturan yang belum disetujui, termasuk santunan kematian yang diharapkan masyarakat.
“Santunan kematian akan menjadi prioritas kami karena masyarakat sangat berharap ada bantuan di saat keluarga mereka meninggal,” tutup Rifky. (Nicko)
