KITAINDONESIASATU.COM– Menjelang berakhirnya masa jabatan jajaran Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor pada Desember 2025 mendatang, suasana internal perusahaan pelat merah penyedia air bersih itu mulai memanas. Kabar yang beredar menyebutkan, ratusan pegawai menandatangani petisi yang mendesak agar proses pemilihan direksi periode 2025 – 2030 dilakukan secara terbuka dan transparan.
Petisi yang diklaim telah ditandatangani sekitar 250 pegawai tersebut bahkan telah diserahkan langsung kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tirta Pakuan.
Dalam petisi bertanggal 4 September 2025 itu, para pegawai menyampaikan permohonan agar pemilihan direksi dilakukan melalui mekanisme pembentukan panitia seleksi (pansel) seperti halnya pada periode sebelumnya. Tujuannya, agar direksi terpilih nantinya benar-benar profesional, amanah, unggul di semua bidang, serta mampu membawa perusahaan lebih maju.
“Kami perwakilan Pegawai Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mendukung agar pemilihan Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor periode 2025 – 2030 dilaksanakan melalui tata cara pembentukan panitia seleksi (pansel) seperti pemilihan direksi periode sebelumnya supaya menghasilkan direksi yang profesional, unggul di semua bidang, amanah, berkualitas dan terbaik,” tulis petisi tersebut.
Namun, di tengah gaung petisi yang sempat ramai dibicarakan di internal perusahaan, muncul dugaan bahwa sebagian tanda tangan dalam daftar dukungan dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pegawai yang bersangkutan.
Salah seorang karyawan Perumda Tirta Pakuan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, namanya tercantum dalam daftar petisi tanpa pernah dimintai persetujuan.
“Nama saya ada di dalam petisi itu. Tapi, saya belum pernah diminta untuk tanda tangan atau persetujuan dari yang menggagas petisi. Bahkan, saya tidak tahu siapa yang mengedarkan surat tersebut,” ujar salah seorang karyawan kepada wartawan, Rabu 29 Oktober 2025.
Menurutnya, beberapa rekan kerja lain juga mengalami hal serupa. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun pemberian dukungan terhadap petisi tersebut.
“Kalau saya secara pribadi, mau siapapun yang memimpin perusahaan ini asalkan telah melalui mekanisme yang ada serta tidak melanggar aturan, tentu akan mendukung agar pelayanan perusahaan kepada pelanggan bisa lebih baik lagi. Sebenarnya, gaya-gaya seperti ini (membuat petisi) tidak diperlukan dalam kondisi sekarang. Serahkan saja kepada Wali Kota Bogor dan jajarannya untuk menentukan arah perusahaan ke depan. Yang terpenting bagi kami sebagai karyawan adalah bekerja maksimal,” paparnya.
Sementara itu, Manager Pelayanan Pelanggan dan Humas Perumda Tirta Pakuan, Sonny Hendarwan, saat dikonfirmasi mengenai adanya pemberitaan di beberapa media online terkait petisi karyawan tersebut, mengaku belum bisa memberikan banyak keterangan.
“Belum bisa bicara banyak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan,” singkat Sonny.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak direksi maupun Pemerintah Kota Bogor terkait isi dan tindak lanjut petisi tersebut. Namun, dinamika yang terjadi di tubuh Perumda Tirta Pakuan menunjukkan tingginya perhatian pegawai terhadap proses regenerasi kepemimpinan di perusahaan daerah yang menjadi urat nadi pelayanan air bersih bagi warga Kota Bogor itu. (Nicko)
