KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Kabupaten Garut resmi menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) yang dibiayai dari program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Langkah ini dinilai strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal berbasis tembakau dan meningkatkan daya saing industri Garut.
Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat di Aula Mal Pelayanan Publik Garut. Menurutnya, potensi penerimaan dari DBHCHT yang besar menjadi alasan kuat pembangunan SIHT, sehingga sektor tembakau bisa menjadi salah satu penopang pendapatan asli daerah.
Nurdin menegaskan bahwa keberadaan SIHT di Garut diharapkan mampu meniru sukses petani tembakau di daerah lain seperti Sulawesi. Dengan adanya sentra ini, kesejahteraan keluarga petani di Garut diharapkan meningkat signifikan berkat nilai tambah yang dihasilkan industri tembakau.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disperindag Jabar, Meidy Mahardani, menuturkan bahwa Garut adalah penghasil tembakau terbesar di provinsi ini. Berdasarkan studi kelayakan, terdapat sekitar 3.600 hektar lahan tanam tembakau dengan produksi mencapai 3.100 ton per tahun yang potensial dikelola lewat SIHT.
Kepala Disperindag ESDM Kabupaten Garut, Ridwan Effendi, menambahkan bahwa kabupaten ini memiliki lahan tanam tembakau terluas di Jawa Barat. Saat ini, tercatat ada 14 perusahaan pengolahan tembakau dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPP BKC) yang dapat terbantu lewat kehadiran SIHT.
Ridwan menjelaskan dua kandidat lokasi SIHT di Garut, yaitu Kecamatan Banyuresmi dan Kecamatan Leles. Meski sebelumnya Leles direncanakan untuk KIHT, Banyuresmi dinilai lebih potensial berkat studi kelayakan. Pemkab Garut pun sudah menyiapkan lahan meski masih perlu penambahan untuk memenuhi syarat pembangunan industri tembakau ini.
