KITAINDONESIASATU.COM – Upaya pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo, kandas setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dalam rapat paripurna memutuskan menolak usulan pemberhentian tersebut pada Jumat (31/10/2025) sore. Keputusan ini sontak memicu gelombang kekecewaan dari massa aksi dan aktivis yang menuntut bupati mundur.
Dari total 49 anggota dewan yang hadir, hanya satu fraksi, yakni PDI Perjuangan, yang menyetujui rekomendasi pemakzulan. Sementara enam fraksi lainnya—Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar—mayoritas memilih untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Sudewo.
Hasil voting ini tidak memenuhi syarat dua per tiga suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pemakzulan ke Mahkamah Agung.
Kekalahan dalam voting ini disambut kemarahan oleh kelompok masyarakat sipil yang telah berjuang menuntut bupati lengser menyusul sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% yang sempat memicu demo besar.
Koordinator Masyarakat Pati Bersatu (MPB) menyebut keputusan DPRD sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap kehendak rakyat.” Mereka menilai, dengan hasil ini, DPRD telah mengabaikan temuan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang sebelumnya telah menemukan adanya pelanggaran dalam kebijakan bupati.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin lantas menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas hasil akhir tersebut, namun menegaskan bahwa keputusan itu bersifat final dan akan diteruskan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo.(*)
