KITAINDONESIASATU.COM- Upaya memperkuat sinergi dan memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat terus menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Bogor. Komunikasi yang solid antara legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai menjadi kunci agar perencanaan anggaran hingga implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut mengemuka saat Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy, selaku Koordinator Komisi IV, bersama jajaran Komisi IV DPRD Kota Bogor menerima kunjungan dari OPD Kota Bogor. Pertemuan tersebut digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus pengenalan kepala dinas dan pejabat baru yang menjadi mitra kerja Komisi IV.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur, Wakil Ketua Komisi IV Asep Nadsarullah, serta anggota Komisi IV, yakni Dedi Mulyono, Mulyani, Rozi Putra, Azis Muslim, Banu Lesmana Bagaskara, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, dan Tri Kisowo Jumino.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan formatur dan anggota baru Komisi IV yang sebagian besar merupakan wajah baru.
“Hari ini kami memanggil seluruh mitra Komisi IV untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan formatur baru Komisi IV, yang hampir 80 persennya merupakan anggota baru,” ujar Fajar, Selasa 13 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas sejumlah aturan dan mekanisme kerja yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh mitra OPD. Pembahasan tersebut mencakup hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas, guna menciptakan pola kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut Fajar, komunikasi yang intens dan terbuka antara Komisi IV dan mitra kerja menjadi faktor utama dalam memastikan kebijakan dan penganggaran daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara mitra Komisi IV dengan Komisi IV. Harapannya, ke depan anggaran APBD maupun kebijakan yang dihasilkan dapat lebih pro kepada masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat yang menjadi lingkup Komisi IV,” jelasnya.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas rencana pembentukan panitia kerja (panja) sebagai kepanjangan tangan komisi untuk menangani isu-isu yang bersifat spesifik dan strategis. Panja tersebut nantinya akan membawahi sejumlah OPD terkait dan bertugas menindaklanjuti berbagai permasalahan untuk kemudian dirangkum menjadi rekomendasi resmi Komisi IV.
Fajar menambahkan, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga akan secara rutin menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra OPD, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Rapat tersebut direncanakan berlangsung secara bergiliran setiap pekan dengan metode tatap muka, baik di dalam maupun di luar Gedung DPRD Kota Bogor, serta melalui pertemuan daring.
“Dengan berbagai metode rapat ini, kami berharap isu-isu strategis di Kota Bogor yang berkaitan dengan Komisi IV dapat segera dibahas dan dikoordinasikan dengan mitra. Informasi yang dibutuhkan juga bisa lebih cepat disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Nicko)
