KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelontorkan Rp7 miliar untuk membeli ekskavator amfibi. Alasannya: normalisasi sungai dan pengendalian banjir. Namun di balik jargon penanganan banjir, masyarakat sipil dan mahasiswa mencium aroma ketidakjelasan.
Satu unit ekskavator amfibi dengan banderol Rp7 miliar bakal segera ‘berenang’ di sungai-sungai Banjarmasin. Proyek pengadaan ini digagas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai senjata menanggulangi banjir yang saban tahun menenggelamkan sebagian kota.
Namun, di lapangan, niat baik itu justru memantik tanda tanya. Sejumlah warga mengaku tak pernah mendengar rencana pembelian alat berat ini. “Tahu-tahu sudah dianggarkan. Padahal jalan kampung kami berlubang, sekolah banyak yang rusak,” kata Syarif, warga Sungai Andai, Rabu (16/7).
Kritik juga datang dari kalangan mahasiswa. Ridho Maulana Hafiz, Wakil Presiden Mahasiswa STMIK Banjarmasin, mempertanyakan urgensi sekaligus transparansi pembelian alat tersebut. “Kami tidak menolak program penanggulangan banjir. Tapi belanja Rp7 miliar harus dibuka ke publik. Mana kajian teknisnya? Kenapa tidak sewa dulu?” ujar Ridho.
Menurut Ridho, uang rakyat tidak boleh dihamburkan tanpa kajian yang benar-benar matang. Ia mengingatkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) mewajibkan pemerintah membuka data perencanaan, spesifikasi teknis, hingga evaluasi. “Jangan sampai warga hanya jadi penonton proyek mahal,” katanya.
Senada dengan Ridho, Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Banjarmasin mendesak Pemkot membuka ruang dialog anggaran. Mereka menuntut forum audiensi publik sebelum proyek serupa dilaksanakan. “Bukan hanya formalitas sosialisasi. Harus ada mekanisme kontrol warga. Ini uang rakyat, bukan uang birokrat,” ujar Zainal Abidin, pegiat advokasi anggaran.
Tak sedikit pula warga membandingkan pengadaan ini dengan kebutuhan mendesak lain: perbaikan drainase di kawasan padat penduduk, pembangunan sekolah di pinggiran kota, hingga penanganan sampah yang kian menumpuk.
Di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai pola ini bukan hal baru. Proyek infrastruktur kerap dibungkus narasi penanganan banjir, padahal di lapangan sering tak diikuti perencanaan komprehensif. “Satu alat berat mahal belum tentu menyelesaikan akar persoalan banjir. Normalisasi sungai harus dibarengi penataan drainase dan penegakan aturan tata ruang,” ujar Ahmad Riza, peneliti kebijakan publik di Banjarmasin.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Banjarmasin bungkam. Permintaan konfirmasi Tempo—terkait dokumen lelang, kajian kebutuhan alat, dan analisa biaya-manfaat—belum direspons.
Di tengah wacana reformasi birokrasi dan e-government, keterbukaan informasi masih jadi barang mewah. Publik berharap pembelian ekskavator amfibi ini tak sekadar menenggelamkan uang rakyat di dasar sungai, tapi benar-benar jadi solusi konkret menahan luapan air kala hujan tiba.(Anang Fadhilah)
