Dalam aksi tersebut, DPP KNPI mengajukan lima tuntutan kepada Polri.
- Mendesak pengusutan tuntas dugaan penyadapan terhadap Prabowo, termasuk mengungkap pelaksana dan pihak yang memberikan perintah.
- Meminta penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa intervensi.
- Menindak tegas semua pihak yang terbukti terlibat, termasuk pejabat berpangkat tinggi.
- Memastikan keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden.
- Memproses seluruh pihak sesuai hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana makar.
Haris menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai polemik politik. Ia meminta proses hukum berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kehormatan Polri.
Menurutnya, loyalitas aparat harus diberikan kepada konstitusi, bangsa, dan negara, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan sampai institusi negara dijadikan alat untuk kepentingan kelompok. Negara ini berdiri di atas konstitusi dan hukum. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggungjawab. Tidak boleh ada yang kebal hukum di republik ini,” pungkasnya. (*)
