KITAINDONESIASATU.COM – Musyawarah Nasional (Muktamar) ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Jakarta memicu krisis dualisme kepemimpinan yang memanas. Dua kubu secara terpisah mengklaim kemenangan aklamasi atas kursi Ketua Umum PPP periode 2025-2030, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Klaim pertama muncul dari kubu Plt. Ketua Umum sebelumnya, Muhammad Mardiono, yang menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi. Namun, klaim ini dibantah keras oleh kubu Agus Suparmanto, yang juga mengadakan sidang paripurna dan menetapkan Agus sebagai Ketua Umum definitif melalui mekanisme aklamasi pula.
Ketua Majelis PPP, Muhammad Romahurmuziy (Rommy), mendukung Agus Suparmanto dan menolak hasil yang mengesahkan Mardiono, menyebut prosesnya tidak sah. Di sisi lain, pimpinan sidang kubu Mardiono bersikeras penetapan mereka sah sesuai AD/ART.
Dualisme ini menyebabkan Muktamar diwarnai kericuhan dan adu fisik antar kader. Saat ini, kedua pihak sama-sama mengklaim legitimasi sebagai pemimpin PPP.
Situasi ini mengulang sejarah konflik internal yang kerap mendera partai berlambang Ka’bah tersebut, dan diperkirakan akan berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum dan Kementerian Hukum dan HAM.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku baru mengetahui kabar dualisme di PPP tersebut dari pemberitaan di media. Kementerian Hukum akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melihat mekanisme AD/ART partai berlambang ka’bah tersebut. (*)
