Selain itu, DPS juga menekankan pentingnya peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah. Ia mengingatkan bahwa pembinaan tidak cukup hanya melalui pelatihan semata.
“Setelah pelatihan, harus ada langkah nyata berikutnya. Permodalan, pemasaran, hingga pendampingan menuju pasar nasional dan internasional harus dirancang secara konkret. Jangan hanya berhenti di teori,” ujarnya.
Pengawasan Anggaran dan Penempatan Pejabat Jadi Sorotan
Devie juga menyoroti persoalan pengawasan anggaran yang menurutnya masih perlu diperketat. Ia mendorong agar Pemkot Bogor lebih tegas dalam menangani kebocoran anggaran dan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pengawasan harus dijalankan secara serius. Jika ada penyimpangan, harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai praktik-praktik seperti ini terus terjadi dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Tak kalah penting, Devie juga mengingatkan Wali Kota Bogor agar cermat dalam menempatkan pejabat pada posisi strategis. Menurutnya, proses asesmen harus dilakukan secara objektif dan profesional.
“Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena kedekatan personal atau faktor like and dislike. Jika ingin Pemkot berjalan maksimal, maka orang yang tepat harus berada di posisi yang tepat,” tutupnya. (Nicko)
