KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar, mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi peternak.
Pernyataan ini muncul setelah meningkatnya kasus PMK pada sapi di tujuh provinsi di Indonesia.
“Pastikan vaksin PMK tersedia dalam jumlah cukup dan tidak ada pungutan biaya vaksin bagi peternak kecil,” tegas Ajbar pada Minggu (19/1/2025).
Ia menekankan pentingnya pemberian vaksin gratis kepada peternak rakyat serta dukungan operasional bagi tenaga vaksinasi.
Menurutnya, kebijakan pungutan biaya hanya akan memperburuk keadaan, mengingat masih banyak peternak yang enggan melaporkan ternaknya untuk divaksin meski layanan vaksinasi sudah gratis.
Wabah PMK telah menyebar di tujuh provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung. Lonjakan kasus yang terjadi sejak pertengahan Desember 2024 memicu kekhawatiran di kalangan peternak dan masyarakat.
Ajbar juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Percepatan distribusi vaksin, edukasi kepada peternak, dan jaminan vaksinasi gratis dinilai sebagai langkah efektif untuk menekan penyebaran virus.
Ia menyoroti perlunya pendampingan bagi peternak yang masih kurang memahami pentingnya vaksinasi. Menurutnya, peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi peternak dalam melawan wabah ini.
Dengan meningkatnya kasus PMK, Ajbar berharap pemerintah dapat bertindak cepat dan strategis untuk melindungi sektor peternakan nasional. “Kesejahteraan peternak harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus memastikan segala bentuk dukungan tersedia,” tutupnya.- ***
