KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menekankan bahwa Sekolah Rakyat seharusnya ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal, bukan di pusat kabupaten.
Menurutnya, program ini harus menyasar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk pulau-pulau kecil serta wilayah yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.
Ia menyoroti kondisi di Provinsi Maluku sebagai contoh nyata.
Di wilayah ini, biaya transportasi dari pulau-pulau menuju ibu kota kabupaten bisa mencapai jutaan rupiah, yang menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu.
“Kalau sekolah rakyat ini ditempatkan di pusat kabupaten, maka anak-anak dari pulau-pulau terluar akan tetap kesulitan menjangkaunya. Sebaiknya dorong keluar, ke pinggiran-pinggiran, agar aksesibilitas masyarakat lebih cepat dan mudah,” ujar Mercy, seperti ditulis Parlementaria pada Senin (19/5/2025).
Selain lokasi, ia juga menyoroti pentingnya strategi perekrutan guru.
Mercy mempertanyakan apakah guru Sekolah Rakyat akan berasal dari tenaga lokal atau mekanisme rekrutmen baru.
Mengingat minimnya jumlah guru di daerah 3T, ia mengusulkan perekrutan lokal di tahap awal agar tidak mengurangi jumlah guru di sekolah yang sudah ada.
Selanjutnya, jalur rekrutmen khusus dapat dibuka dengan menambah kuota untuk guru baru yang berkualitas.
Mercy juga menekankan perlunya kurikulum yang relevan dan kontekstual.
Ia mendorong agar Sekolah Rakyat tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memuat kearifan lokal.
Di Maluku, misalnya, kurikulum bisa disesuaikan dengan potensi kelautan agar siswa memahami dan mampu mengelola sumber daya yang ada di daerah mereka.
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurutnya, tujuan akhir dari program ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Menutup pernyataannya, Mercy mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi sarana keadilan sosial dan memastikan tidak ada anak dari keluarga miskin yang tertinggal dalam akses pendidikan.
Ia berharap prinsip ‘no one left behind’ benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan program ini.-***
