KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI dan Polri sebagai bagian dari petugas haji untuk musim haji 2025.
Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji di Medan pada Jumat (15/11/2024). Marwan menekankan pentingnya peran personel keamanan nasional dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia.
Menurut Marwan, keterlibatan TNI dan Polri dalam penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya bukanlah hal baru.
“Mereka sudah lama berkontribusi, baik dari kepolisian maupun militer,” ungkap Marwan seperti ditulis Parlementaria pada Senin, 18 November 2024.
BACA JUGA: Komisi III Gelar Fit and Proper Test untuk Pimpinan dan Dewas KPK
Ia menambahkan, peran ini semakin relevan mengingat meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan khusus.
Usulan untuk menambah jumlah personel keamanan ini juga telah diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) guna menghadapi tantangan yang lebih kompleks.
Komisi VIII mendukung integrasi petugas reguler dengan personel keamanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Marwan menilai, prajurit TNI dan Polri memiliki keunggulan dalam ketahanan fisik dan mental, dua aspek penting untuk menghadapi situasi menantang selama pelaksanaan ibadah haji.
Fokus utamanya adalah membantu jemaah yang membutuhkan dukungan fisik dan mental, terutama bagi mereka yang rentan.
“Ini bukan hanya soal membantu secara fisik, tetapi juga pendekatan empati dan keahlian,” jelas Marwan.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian jumlah personel sesuai kebutuhan di lapangan.
“Jika kebutuhan hanya 50 persen, maka itu yang akan diterapkan, tanpa harus memaksakan jumlah yang tetap,” ujar Marwan.
Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam perencanaan jumlah personel yang akan dilibatkan setiap tahunnya.
Kemenag dan DPR RI saat ini terus membahas persiapan pelaksanaan haji 2025, termasuk penentuan jumlah ideal personel.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah, terutama lansia dan penyandang kebutuhan khusus.
Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, juga menyoroti pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan dalam pelayanan, dengan harapan keterlibatan TNI dapat membantu mengatasi berbagai tantangan operasional.
Komisi VIII berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, humanis, dan berempati, sesuai dengan kebutuhan seluruh jemaah haji.- ***
