News

DPR RI Dorong Transparansi Parlemen di Forum Majelis Parlemen Asia

×

DPR RI Dorong Transparansi Parlemen di Forum Majelis Parlemen Asia

Sebarkan artikel ini
FotoJet 2 13
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, saat diskusi bersama anggota Asian Parliamentary Assembly/APA. (Foto: Ist/vel-dpr.go.id)

KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti pentingnya memperkuat peran parlemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, kebijakan nasional hanya dapat dikatakan benar-benar mewakili kepentingan publik jika parlemen turut serta dalam proses perumusannya.

Hal ini disampaikan Mardani dalam diskusi bertema Good Governance dan Good Parliamentary Practice yang digelar saat Sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak, Sabtu (11/1/2025).

Sidang yang berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Januari 2025, dihadiri oleh parlemen negara anggota APA, termasuk Turki, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Pakistan.

Mardani menjelaskan, peran parlemen harus diperkuat melalui pelaksanaan tugas-tugas utama, seperti merumuskan legislasi, mengawasi jalannya pemerintahan, menentukan anggaran, serta menerima masukan dari masyarakat.

“Oleh karena itu, peran parlemen haruslah diperkuat,” kata Mardani, seperti ditulis Parlementaria pada Senin, 13 Januari 2025.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga parlemen internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), dapat memberikan wawasan mengenai standar good governance yang diterapkan di negara lain.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Good Parliamentary Practice sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan transparansi dan akses publik terhadap informasi terkait proses kerja parlemen.

“Keterlibatan parlemen menjadi elemen kunci dalam filosofi pemerintahan terbuka, yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip demokrasi,” ujarnya.

Good Governance dan Good Parliamentary Practice merupakan dua dari delapan tema resolusi yang dibahas pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad.

Sidang tersebut menjadi forum bagi para perwakilan parlemen anggota APA untuk membahas berbagai isu regional yang dianggap penting.- ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *