KITAINDONESIASATU.COM -Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyoroti tingkat kemiskinan yang masih tinggi di kalangan profesi seperti petani, nelayan, dan guru.
Menurut Rokhmin, kondisi ini disebabkan oleh masalah struktural di Indonesia.
“Persoalan ini adalah problem struktural,” ungkapnya seperti ditulis Parlementaria pada Selasa, 5 November 2024.
Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 60 persen petani sawah, terutama di Jawa, merupakan petani gurem dengan lahan di bawah 0,5 hektar.
Ia menambahkan, “Di wilayah seperti Indramayu, Cirebon, dan Subang, luas lahan padi sawah yang dimiliki petani terus menurun.”
Rokhmin mempertanyakan strategi Menteri Pertanian untuk mengatasi masalah struktural ini, yang menurutnya sudah ada sejak era Orde Baru.
Ia menjelaskan bahwa luas lahan yang kecil membuat pendapatan petani terbatas.
“Ketika saya SD hingga SMP di Cirebon, rata-rata luas lahan pertanian adalah 1 hektar, tapi kini menurun,” ujarnya, menyatakan bahwa petani hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp1,5 juta dari lahan 0,4 hektar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Amran mengatakan bahwa ada kesalahan dalam kebijakan kementerian sebelumnya, khususnya dalam menjalankan program swasembada pangan yang tidak terpadu akibat adanya ego sektoral.
Hal ini, menurut Amran, membuat program yang telah direncanakan gagal berjalan efektif.
Amran juga menyebutkan bahwa masalah pupuk turut menjadi penghambat swasembada pangan di masa lalu, tetapi kini sektor tersebut sudah membaik.
Ia menambahkan bahwa modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi bagian penting dalam mencapai swasembada pangan, dengan teknologi alsintan yang sudah semakin canggih.- ***
