KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti tingginya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M.
Dalam rapat pertama Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025), Fikri mengusulkan langkah rasionalisasi untuk menekan BPIH di bawah Rp90 juta.
Fikri menekankan pentingnya meringankan beban biaya haji di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Penyelenggaraan ibadah haji harus lebih baik dan biayanya harus dibuat seefisien mungkin agar masyarakat tidak terbebani,” ujarnya, seperti ditulis Parlementaria pada Jumat 3 Januari 2025.
Salah satu poin yang disoroti adalah biaya penerbangan, yang direncanakan naik dari Rp33,4 juta menjadi Rp34,48 juta per jamaah.
Fikri meminta maskapai dan Pertamina untuk bernegosiasi serta menyerahkan rincian biaya guna meninjau ulang kenaikan tersebut.
“Kami ingin angka kenaikan Rp958.552 ini ditinjau. Konsolidasi diperlukan agar kenaikan ini tidak terjadi, sambil tetap mempertahankan kualitas pelayanan,” jelas politisi dari PKS ini.
Selain itu, Fikri mempertanyakan rencana kenaikan biaya layanan embarkasi dan debarkasi sebesar Rp92.486 per jamaah, meskipun sebelumnya diinformasikan tidak akan ada biaya tambahan.
“Biaya ini harus dijelaskan untuk apa, mengingat seharusnya tidak ada tambahan beban,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan penghapusan biaya keimigrasian sebesar Rp13.765 (free charge) dan penekanan biaya dokumen perjalanan yang mencapai Rp308 ribu.
Fikri turut menyoroti kondisi bus sholawat yang banyak dikeluhkan karena menggunakan armada lama.
Ia mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan bus di Saudi, yang dipimpin oleh warga Indonesia, menawarkan armada baru namun tidak digunakan untuk jamaah Indonesia.
“Perusahaan bus ini sudah divisitasi, namun justru melayani jamaah dari India dan Bangladesh. Ini perlu dipertimbangkan agar jamaah kita mendapatkan pelayanan terbaik,” kata Fikri.
Ia berharap Kemenag dapat menindaklanjuti usulan tersebut sehingga BPIH tahun 2025 lebih terjangkau bagi masyarakat.- ***
