KITAINDONESIASATU.COM – Anggota DPD RI meminta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 untuk wilayah Indonesia Timur dikaji. Pasalnya, karena tingginya standar nilai ambang batas (passing grade) hingga kini menuai banyak keluhan dari pencari kerja di berbagai daerah, dan salah satunya Maluku Utara.
Seperti diketahui, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 321 Tahun 2024, passing grade yang ditetapkan untuk SKD CPNS 2024 yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): 65, Tes Intelegensia Umum (TIU): 80 dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 166.
“Ini disebabkan tingginya standar passing grade yang diterapkan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 321 Tahun 2024,” kata anggota DPD RI Hidayat Mudaffar Sjah, yang dikutip, Minggu (24/11).
Hidayat Sjah menyoroti kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang kurang adil, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku Utara dan Papua. Pasalnya, kualitas pendidikan dan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur masih tertinggal dibandingkan wilayah Barat, sehingga standar yang disamaratakan secara nasional akan memberatkan pencari kerja di daerah-daerah ini.
“Kebijakan MenpanRB Nomor 321 yang menerapkan passing grade tinggi tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia Timur. Akibatnya, banyak pelamar CPNS dari daerah-daerah ini gagal memenuhi syarat kelulusan,” ujar Hidayat.
Atas hal itu, Hidayat akan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan kementerian terkait agar menurunkan passing grade CPNS di wilayah tertentu. Ini untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat di daerah terpencil.
“Proses rekrutmen CPNS seharusnya dibedakan, terutama dalam persyaratan passing grade. Kami memohon agar pemerintah memperhatikan masyarakat kami di Timur Indonesia, khususnya Maluku Utara dan Papua, yang banyak gagal memenuhi syarat” tukas Hidayat. (*)
