KITAINDONESIASATU.COM – The 18th International Indonesia Forum (IIF) Conference bertema “Good Governance and Democracy in Indonesia” sukses digelar pada 17–18 September 2025 di Universitas Paramadina, Jakarta. Acara ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi dari dalam maupun luar negeri, membahas berbagai aspek demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berbagai sesi diskusi mengupas persoalan penting, mulai dari korupsi, komunikasi politik, hingga tata kelola lingkungan. Sejumlah pemateri juga menyuarakan kritik tajam, misalnya Prof. Al Makin yang menyinggung soal “Democracy without Virtue?” dengan menyoroti lemahnya integritas kepemimpinan di Indonesia. Kritik serupa muncul dari kajian lain yang menyoroti oposisi politik, tata kelola pesisir, hingga praktik korupsi dengan pendekatan teori permainan.
Namun, pertanyaan krusial yang muncul: sejauh mana konferensi akademik semacam ini memberi dampak nyata bagi perbaikan demokrasi Indonesia? Diskusi-diskusi kritis memang mengemuka, tetapi publik kerap menilai forum internasional berakhir sebagai ruang wacana elit akademik tanpa terhubung langsung ke kebijakan negara.
Apalagi, sejumlah isu yang dibahas — korupsi, lemahnya oposisi, dan rapuhnya tata kelola — bukanlah hal baru. Persoalan itu sudah lama menjadi perhatian publik, tetapi masih belum ada terobosan berarti dari pemerintah maupun lembaga politik.
Konferensi ditutup dengan optimisme dari Prof. Frank Dhont dan Dr. Muhamad Iksan yang menekankan pentingnya kolaborasi global. Namun di sisi lain, refleksi tersebut menyisakan pekerjaan rumah: apakah demokrasi Indonesia hanya akan terus jadi bahan seminar, atau benar-benar bertransformasi melalui tindakan konkret.(Anang Fadhilah)
