KITAINDONESIASATU.COM – Ketika sejumlah gubernur di Indonesia ramai-ramai memprotes kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru memilih untuk tidak ikut bersuara.
Daripada melayangkan protes kepada Menkeu Purbaya, Dedi mengaku telah menyiapkan langkah strategis untuk menambah pendapatan daerah tanpa harus bergantung pada dana pusat.
Dalam pernyataannya pada Sabtu, 11 Oktober 2025, Dedi menegaskan bahwa seorang gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ia menilai, tidak pantas bagi seorang wakil untuk menentang keputusan yang telah dibuat oleh pihak yang diwakilinya.
“Gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat,” ujar Dedi, dikutip dari video yang dibagikan pada Sabtu 11 Oktober 2025.
Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, kebijakan pemangkasan TKD merupakan keputusan resmi dari pemerintah pusat yang harus dijalankan, bukan diperdebatkan.
“Sedangkan pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Akibat kebijakan tersebut, Pemprov Jawa Barat diperkirakan kehilangan dana transfer sekitar Rp 2,458 triliun. Untuk menyiasatinya, Dedi berencana memangkas sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak prioritas, seperti dana konsumsi, belanja barang, jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, hingga transportasi.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi besar-besaran agar anggaran pemerintah lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Biarkan birokrasi berpuasa, tetapi masyarakat bisa berpesta,” pungkas Dedi Mulyadi. (*)
