News

Debat Publik Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Saling ‘Menjatuhkan’, Berikut Hal Penting yang Mengemuka

×

Debat Publik Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Saling ‘Menjatuhkan’, Berikut Hal Penting yang Mengemuka

Sebarkan artikel ini
debat publik
Suasana debat publik calon gubernur dan eakil gubernur Sumatera Utara (IstI

Jadi saya kira Pak Surya, ini adalah sebuah upaya yang harus secara kolaboratif dan secara sinergis antara seluruh sektor yang dikatakan tadi, untuk bersama-sama mengatasi masalah banjir. Ini karena, kita tahu banjir juga erat kaitannya dengan perubahan iklim yang ada di Sumatera Utara. Dan juga, di dunia internasional, karena itu perlu kolaborasi, perlu koordinasi, perlu komunikasi, yang harus dilakukan secara intens seluruh stakeholder, pemerintah dan juga masyarakat, terutama pemerintah kabupaten kota. karena, masalah banjir ini tidak hanya diselesaikan oleh satu kabupaten saja tapi harus bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten yang lainnya itu yang poin yang perlu dilaksanakan untuk ke depan dan kami berjanji untuk meningkatkan koordinasi tersebut. ” terang Hasan.

Surya 

Surya kemudian menimpali:

“Memang ada PU, ada pak BPBD, tapi provinsi komandannya ini kan Gubernur Pak, tinggal bagaimana tadi ada janji, kalau janji kampanye mungkin bisa saja, tapi ini janji Gubernur setelah dilantik, bahwa 2 tahun banjir di Sumatera Utara akan selesai dan bisa diatasi ini yang kami pertanyakan. Dimana sampai hari ini, Banjir masih tetap ada di Medan,” kata Hasan, yang kemudian ditambah Bobby. 

“Baik terima kasih saya tadi setuju yang disampaikan Pak Hasan Basri Sagala berkali-kali menyebutkan kolaborasi, itu memang perlu pak, makanya kami kolaborasi Medan Berkah. Di Medan, kami sampaikan tapi tanpa mengurangi rasa hormat oleh pendulu, mendahulu kami, bapak Walikota Medan sebelum-sebelumnya, Kota Medan itu baru punya master plan drainase Tahun 2022, kami yang buat pak, kami dengan pak gubernur waktu itu dengan rapat tentang sungai bersama provinsi sampai hari ini tak bebas-bebaskan.” ujar Bobby menambahkan apa dijelaskan wakilnya.

Menyikapi jawabab Bobby dan wakilnya, Edy Rahmayadi menjelaskan:
“Untuk pendalamannya itu adalah urusannya PU, bagian luar rumah-rumah yang berada di pinggir garis pada sungai itu punyanya Menteri Kehutanan, ada BWS di sini yang menangani, jangan suka selalu menyalahkan. Kita sudah rencanakan, kita sudah rapatkan, tapi segala prioritas ini yang harus dilaksanakan kabupaten dan kota juga ikut melakukan penganggaran. Terhadap masyarakatnya yang berada di pinggir sungai itu inilah kolaborasinya, bukan polarosi itu bisa ditangani tidak seperti itu, untuk inilah harus banyak belajar dulu untuk memimpin di daerah ini Terima kasih mungkin ini sebagai pengetahuan.”

Ini yang selalu diributkan diri bukan tentang banjir tentang logo tetapi kabupaten dan kota itu punya wewenang.

Statemen Cloesing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *