KITAINDONESIASATU.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama meski provinsi yang dipimpinnya harus menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer pusat sebesar Rp2,4 triliun.
Ia menyebutkan penurunan tersebut akan berlaku pada tahun anggaran 2026, sehingga pemerintah provinsi harus melakukan efisiensi besar-besaran agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan tetap berjalan.
“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi,” kata Dedi di Bandung, Kamis 25 September 2025.
Adapun penurunan itu berasal dari berbagai pos, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar. Sementara DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Dengan kondisi tersebut, APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan Rp31,1 triliun akhirnya direvisi menjadi Rp28,6 triliun. Untuk menutup selisih, pemprov akan memangkas sejumlah belanja nonprioritas, termasuk belanja pegawai yang dipotong Rp768 miliar. Konsekuensinya, pengangkatan CPNS 2026 ditunda.
“Kalau tidak ada kegiatan pembangunan, ASN-nya juga akan menganggur. Jadi percuma kita angkat CPNS baru,” ujarnya.
Selain itu, belanja hibah akan dikurangi dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Termasuk hibah pendidikan yang nantinya akan dialihkan dalam bentuk beasiswa langsung untuk siswa kurang mampu. Bantuan keuangan bagi kabupaten/kota juga ditekan dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun, sementara belanja barang dan jasa dikurangi dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.
Dedi juga menginstruksikan penghematan di semua dinas, mulai dari listrik, air, hingga fasilitas kantor.
“Listrik hanya boleh dinyalakan saat jam kerja dan saat ruangan dipakai. Kalau tidak dipakai, dimatikan, termasuk AC, air, dan internet,” katanya.
Bahkan, biaya jamuan makan yang semula Rp5 miliar ikut dipangkas.
“Kita cukup sediakan minuman saja. Kalau perlu makanan, masak sendiri pakai jasa tukang masak. Tidak perlu katering,” ucapnya.
Meski banyak pos anggaran harus dipotong, Dedi menegaskan infrastruktur dasar tetap jadi prioritas.
“Jalan harus halus, jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Kita tetap harus prima melayani rakyat, walau anggaran menurun,” ujarnya. (*)
