Artinya, tanggung jawab pemeliharaan—mulai dari penataan lampu, trotoar, marka jalan, hingga pengecatan—kini berada di bawah kewenangan Pemprov Jawa Barat.
Langkah ini dinilai strategis agar Pemkab Garut dapat lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di pelosok desa.
“Urang fokuskeun ngabangun jalan. Ngabangun sakola. Ngabangun puskesmas sareng rumah sakit. Ngabangun irigasi. Ngalereskeun imah rahayat nu rek runtuh,” tambah KDM.
Pemkab Garut Sambut Positif
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyambut baik kebijakan Gubernur tersebut.
Menurutnya, pengalihan status jalan ini akan meringankan beban perawatan infrastruktur kabupaten.
Anggaran yang sebelumnya terserap untuk pemeliharaan jalan utama kini dapat dialihkan ke jalur lain yang lebih membutuhkan.
“Kemudian kita juga dapat jalan yang dilewati tadi itu akan dijadikan sebagai jalan provinsi, sehingga nanti mengurangi beban kita untuk perawatan. Itu kan lumayan bisa dipindahkan ke jalur yang lain,” ucap Abdusy.
Salah satu prioritas yang disebutkan adalah rencana pembangunan jalan menuju Kecamatan Pamulihan.
