News

Bupati Garut Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Fokus pada RPJMD dan Penyusunan Produk Hukum

×

Bupati Garut Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Fokus pada RPJMD dan Penyusunan Produk Hukum

Sebarkan artikel ini
Rapat Paripurna DPRD Garut
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut yang beragendakan penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (21/7/2025). (Diskominfo Garut)

KITAINDONESIASATU.COM – Bupati Garut, H. Abdusy Syakur Amin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin 21 Juli 2025.

Rapat ini membahas sejumlah agenda penting, termasuk penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Garut menekankan pentingnya akselerasi program pembangunan tahun 2025 sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2025–2029.

Baca Juga  Terjadi Pergeseran Tanah di Garut Selatan, Puluhan Rumah Terancam!

Menurut Syakur, rapat ini merupakan momentum untuk menyelaraskan prioritas pembangunan tahun 2025, sekaligus menyiapkan rencana kerja tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD.

“Kita harus memastikan perencanaan program dilakukan secara terpadu, sistematis, dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Perlu Adanya Produk Hukum yang Jelas

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah penyusunan produk hukum daerah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi panduan dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah .

Menurut Bupati, dengan adanya pengaturan yang jelas , penyusunan produk hukum akan lebih terencana, terpadu, dan efektif , serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga  131 Orang Keracunan Massal, Bupati Garut Resmi Tetapkan KLB, Semua Biaya Ditanggung, Dapur Beracun Ditutup!

Bupati juga menekankan pentingnya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh masing-masing perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *