“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” tambahnya.
Pemerintah daerah berharap pembahasan Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berjalan optimal hingga menghasilkan peraturan daerah yang memiliki kepastian hukum dan bisa diterapkan secara efektif.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan, mendorong kemandirian, serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Garut.***
