KITAINDONESIASATU.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti perusahaan Industri Pengolah Susu (IPS) yang kedapatan menolak menyerap susu sapi segar dari peternak rakyat. Perusahaan itu pun akan mendapat sangsi tegas dengan mencabut ijin impornya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya menemikan lima perusahaan IPS yang menolak penyerapan susu sapi segar peternak. Sangsi tegas pun diberikan untuk lima perusahaan itu yang akan dicabut izin impornya.
Menurutnya, saat ini status izin impor ke lima perusahaan tersebut masih ditahan untuk sementara waktu. Namun, jika lima perusahaan itu menolak untuk menyerap susu segar dari peternak, maka izin impor yang sebelumnya hanya ditangguhkan, akan dicopot secara permanen dan tidak diizinkan untuk mengimpor susu dari luar negeri lagi.
“Kalau dari lima perusahaan ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya, dan tidak boleh impor lagi. Untuk sementara, lima perusahaan impornya kami tahan dulu,” kata Amran yang dikutip, Minggu (17/11).
Dikatakan Amran, penangguhan yang dilakukan sampai dengan pencabutan izin impor susu akibat aksi para peternak beberapa waktu lalu. Di mana fenomena maraknya peternak sapi perah rakyat yang ramai-ramai membuang susu segarnya, lantaran tidak diserap atau dibeli oleh Industri Pengolah Susu.
Sementara itu, bagi industri pengolah susu yang telah sepakat dan berkomitmen akan menyerap susu segar dari peternak rakyat, hari ini juga izin impor tersebut akan dikembalikan. “Memang sudah ada beberapa yang sudah dikembalikan, tinggal tersisa lima perusahaan saja, itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia,” ungkap Amran.
Meski begitu, Amran enggan mengungkapkan nama lima perusahaan yang izin impornya untuk sementara ini ditangguhkan. Pasalnya, lima perusahaan itu sudah memiliki itikad baik untuk menandatangani komitmen penyerapan susu dari peternak sapi perah rakyat.
“Nggak usah disebutkan, sudah lah nggak usah. Dia sudah baik, tadi sudah tanda tangan, sudah buat pernyataan semua baik, hari ini baik tetapi kami menunggu evaluasi 1-2 minggu itu hasilnya nanti dari lapangan, kalau sudah sepakat, sudah damai, saya kira sudah selesai,” kata Amran.
“Tetapi yang kemarin karena begitu ada kejadian, kami tahan sementara impor. Semua yang lain tidak bermasalah, hari ini kita lepas rekomendasi impornya. Jadi semua aman-aman saja,” sambungnya. (*)
