Program keluarga berkualitas di Kota Bogor mencakup berbagai sektor seperti peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)—yang kini anggarannya dinaikkan dari Rp10 juta–Rp11 juta menjadi Rp10 juta–Rp20 juta—peningkatan cakupan layanan kesehatan, pengentasan stunting, akses pendidikan, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan sosial.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, menambahkan bahwa Pemkot Bogor memulai transformasi dengan pengembangan rumah data digital sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Dari data tersebut kita bisa merangkul pentahelix dan unsur masyarakat untuk bergerak bersama, sehingga berdampak pada penurunan stunting, ODF (Open Defecation Free), pernikahan dini, penggunaan KB berkelanjutan, peningkatan IPM, kebahagiaan keluarga, hingga sektor lingkungan dan sosial lainnya,” ujar Anas.
Anas menyebutkan, indikator keberhasilan program ini bisa dilihat dari penurunan angka kehamilan remaja usia 15–19 tahun yang semula 15,6 persen menjadi 9,3 persen, angka stunting yang turun dari 2.500 menjadi 1.548 kasus, serta angka kelahiran yang kini mencapai 1,8—terendah dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi.
“Sehingga delapan fungsi dan lima seksi ini bisa tercapai. Semua itu bermuara pada terbentuknya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi tujuan utama,” tutup Anas. (Nicko)
