“Jika persoalan ini tidak diselesaikan, tentu akan menjadi penghambat bagi Perumda untuk memberikan kontribusi kepada PAD. Dari rencana bisnis yang diajukan, Perumda diperkirakan mendapatkan keuntungan Rp750 juta per tahun mulai 2025, tapi Rp500 juta harus digunakan untuk mencicil hutang karyawan. Ini jelas akan menghambat upaya mereka dalam memberikan kontribusi yang optimal,” jelas Rusli.
Di akhir rapat, Rusli kembali menekankan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan anggaran di Perumda Trans Pakuan. “Permasalahan masa lalu, seperti hutang karyawan, harus segera diselesaikan agar tidak menjadi kerikil yang menghambat pencapaian target di masa depan,” tutupnya. (Nicko)
