KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti besarnya anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp 217,86 triliun, terbesar di antara seluruh kementerian dan lembaga.
Ia mengingatkan agar dana besar tersebut digunakan secara tepat sasaran dan transparan, terutama untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan,” kata Nurhadi, seperti ditulis Parlementaria pada Kamis, (12/6/2025).
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus akuntabel demi menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau anggaran sebesar itu direalisasikan, maka BGN wajib menerapkan sistem pengawasan yang ketat,” ujarnya di DPR, Rabu (11/6/2025).
Selain itu, ia mengusulkan pembentukan Tim Pengawasan khusus DPR untuk program MBG guna mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan dana.
Nurhadi juga memperingatkan agar anggaran jumbo tersebut tidak menjadi ajang korupsi oleh oknum tak bertanggung jawab.
Ia juga meminta BGN mengevaluasi para petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dianggap kurang kooperatif terhadap partisipasi masyarakat dalam program MBG.
Dalam KEM-PPKF 2026, BGN menjadi lembaga dengan anggaran tertinggi, menggeser Kementerian Pertahanan.
Nurhadi menegaskan, besarnya anggaran harus sejalan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.-***
