KITAINDONESIASATU.COM – Universitas Indonesia (UI) menunda kelulusan doktor Bahlil Lahadalia. Menanggapi penundaan ini, Bahlil menyatakan telah menerima rekomendasi dari pihak kampus, meskipun belum mengetahui detailnya
“Saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat. Saya sudah dapat,” kata Bahlil di Gedung DPR, Rabu (13/11/2024).
Ia juga menjelaskan bahwa kelulusan tidak ditunda, melainkan memang dijadwalkan wisuda pada akhir tahun, tepatnya Desember, setelah melalui tahap yudisium dan perbaikan disertasi.
“Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan di Desember,” ujar dia.
“Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Selebihnya rinciannya nanti tanya di UI aja, ya,” jelas dia.
BACA JUGA : Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditunda, UI Perketat Evaluasi Akademik
Penangguhan ini diumumkan oleh UI setelah melakukan audit terhadap Program Studi Doktor Kajian Stratejik dan Global (SKSG) menyusul perhatian publik, terutama karena Bahlil adalah Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar.
UI Tangguhkan Kelulusan Program Doktor Bahlil
Ketua Majelis Wali Amanat UI, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan menegaskan bahwa UI berkomitmen meningkatkan tata kelola akademik dan etika demi mempertahankan kualitas pendidikan.
“UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika,” ujar Yahya pada Rabu, 13 November 2024.
Untuk itu, UI membentuk Tim Investigasi yang bekerja sama dengan Senat Akademik dan Dewan Guru Besar guna melaksanakan audit menyeluruh pada program S3 SKSG, termasuk dalam proses penerimaan, pembimbingan, publikasi, hingga pelaksanaan ujian.
Berdasarkan hasil audit, UI juga memutuskan untuk menunda penerimaan mahasiswa baru di program S3 SKSG.
“Langkah ini kami lakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ucap Yahya.
Langkah UI ini merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, yang memungkinkan penundaan kelulusan jika ditemukan potensi pelanggaran dalam proses akademik.
Selain itu, Dewan Guru Besar UI akan mengadakan sidang etik untuk mengevaluasi proses pembimbingan mahasiswa S3 di SKSG. Kasus ini menarik perhatian luas karena Bahlil meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude dalam waktu relatif singkat, yakni dua tahun.
Di sisi lain, organisasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) turut mempermasalahkan penggunaan nama mereka dalam disertasi Bahlil tanpa izin.
Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, secara resmi meminta UI menghapus nama Jatam dan informasi terkait dalam disertasi tersebut.
