KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di Indonesia.
“Lonjakan PHK ini adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dampaknya bukan hanya pada perekonomian nasional, tapi juga terhadap jutaan keluarga. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata dan cepat,” ujar Arzeti, seperti ditulis Parlementaria pada Jumat (1/8/2025).
Merujuk data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, terdapat 42.385 pekerja yang terkena PHK—angka ini naik 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Data tersebut sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus segera mengambil tindakan agar situasinya tidak semakin memburuk. Dengan langkah yang tepat, krisis ini bisa ditekan,” tegasnya.
Arzeti mengusulkan berbagai langkah pencegahan, termasuk pemberian insentif seperti pengurangan pajak bagi sektor padat karya.
Ia juga mendorong pengembangan sektor-sektor strategis seperti ekonomi digital, pariwisata, dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
“Stimulus ekonomi yang lebih agresif juga dibutuhkan, misalnya melalui peningkatan belanja negara di sektor prioritas seperti infrastruktur dan penguatan UMKM. Ini bisa membuka peluang kerja bagi mereka yang terdampak PHK,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kinerja Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dibentuk oleh pemerintah. Menurutnya, Satgas harus lebih dari sekadar merespons kejadian PHK, tetapi juga mampu melakukan deteksi dini dan mencegah potensi gelombang PHK di sektor-sektor rentan.
“Satgas PHK perlu lebih proaktif dan tanggap. Mereka harus mampu memetakan risiko sejak dini serta memberikan dukungan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk menghindari PHK massal,” kata Arzeti.
Ia menekankan perlunya kerja sama yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini.
“Pemerintah harus menjadi penggerak utama, namun kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat juga sangat krusial. Kita harus bertindak cepat agar tidak terjebak dalam krisis pengangguran berkepanjangan,” pungkasnya.-***
