KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa APBN 2026 akan difokuskan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, serta mendorong ekonomi yang produktif dan inklusif.
Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang telah ditetapkan.
Pernyataan ini disampaikan Gus Jazil, sapaan akrabnya, dalam rapat paripurna DPR RI pada 24 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa sesuai UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Banggar memiliki tugas menyelesaikan pembahasan pendahuluan RAPBN sebelum akhir Juli.
“Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN, dan harus sudah selesai paling lambat pada Juli,” terang Gus Jazil, seperti ditulis Parlementaria pada Jumat, 25 Juli 2025.
Pembahasan telah dilakukan bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI sepanjang 1–22 Juli 2025, menghasilkan pembentukan empat panitia kerja (panja).
Hasil rapat kerja tanggal 22 Juli disepakati sebagai dasar penyusunan RUU APBN dan nota keuangan 2026.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,20–5,80 persen, GNI per kapita USD 5.520, penurunan emisi GRK sebesar 37,14 persen, dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67.
Target sosial lainnya mencakup penurunan kemiskinan ke 6,5–7,5 persen, pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen, rasio gini 0,377–0,380, serta penghapusan kemiskinan ekstrem ke 0,0–0,5 persen.
Delapan prioritas pembangunan nasional ditetapkan, termasuk penguatan ideologi Pancasila, pertahanan dan keamanan, infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas SDM.
Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan hilirisasi industri dan mendorong nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.
Gus Jazil menambahkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi, termasuk perpajakan, subsidi energi, dan transfer ke daerah, dirancang untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah secara seimbang.-***
