KITAINDONESIASATU.COM-Koreksi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2025 Provinsi Banten yang naik hampir Rp 300 miliar dari pemerintah pusat dari semula Rp 11,54 triliun menjadi Rp 11,837 triliun untuk penyempurnaan program Pemerintah Pusat dan program Gubernur terpilih.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, dalam pesan singkatnya megatakan, evaluasi APBD Banten Tahun 2025 yang telah dilakukan oleh Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk penyempurnaan program Pemerintah Pusat, juga program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
“Hasil evaluasi Kemendagri dilakukan penyempurnaan dibahas bersama antara TAPD dan Banggar. Hasilnya dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan RAPBD atas hasil evaluasi,” kata Rina, Kamis (2/1/2025).
Dari informasi yang dihimpun, guna mendukung program Makan bergizi Gratis (MBG) dan sekolah swasta gratis, Pemprov Banten sudah mulai melakukan penyisiran anggaran disemua organisasi perangkat daerah (OPD).
“Banyak yang dipangkasin pos-pos kegiatan yang sudah dianggarkan oleh DPRD dan Pemprov Banten. Salah satunya ada anggaran perjalanan dinas,” kata ordal (orang dalam) di Pemprov Banten, belum lama ini
Penyisirsan anggaran juga dilakukan pengurangan tunjangan kinerja (tukin) yang selama ini diterima oleh pegawai ASN dilingkungan Banten dengan kisaran lebih dari 10 persen. “Penghitungan pengurangan Tukin masih menjadi perdebatan. Karena ada juga menolak tukin dipangkas sebesar 10 persen sampai 20 persen,” ujarnya.
Bahkan, efisiensi anggaran juga diterapkan atas program fisik seperti di sejumlah OPD besar seperti di PUPR, Disperkim, Dinas Kesehatan. “Pemangkasan juga dilakukan terhadap honor-honor kegiatan yang dianggap masih besar oleh Kemendagri. Kalau perjalanan dinas, secara otomatis honor-honor juga berdampak,” ungkap pria berkumis ini.
Sementara itu, Sekertaris DPRD Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengungkapkan, pada akhir tahun 2024 melalui Badan Anggaran (Banggar) dan pemprov telah melakukan pembahasan tindaklanjut evaluasi Kemendagri atas APBD tahun 2025 pada 31 Desember 2024. “DPRD Pemprov untuk melakukan efisiensi sekaligus fokus terhadap program prioritas Presiden dan Gubernur Banten terpilih sesuai dengan evaluasi anggaran yang telah dilakukan oleh Kemendagri,” tuturnya.
Deden menjelaskan bahwa rapat Banggar dengan pemprov telah dihadiri oleh seluruh anggota dewan yang masuk dalam Banggar serta tim tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mulai dari Pj Sekda, Kepala BPKAD, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“(Kalau) Ketua Dewan (Fahmi Hakim) tidak hadir karena masih umroh. Yang hadir dari unsur pimpinan itu ada Wakil Ketua DPRD Banten. Diantaranya Pak Budi, Pak Yudi, dan Pak Eko,” ungkap Deden.
Dalam rapat tersebut, lanjut Deden, hasil evaluasi Kemendagri menekankan pentingnya efisiensi anggaran pada kegiatan tertentu, tanpa meninggalkan fokus pada program prioritas Presiden, seperti makan bergizi gratis (MBG). “Selain program prioritas Presiden, pemprov juga diminta fokus menjalankan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih. Salah satunya adalah program sekolah gratis” ujarnya.
