Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Netty Prasetiyani, mengkritik pernyataan pemerintah yang menganggap kenaikan anggaran untuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI sebagai hal yang wajar.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa anggaran yang membengkak disebabkan oleh perayaan HUT RI yang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata, mengungkapkan bahwa anggaran untuk peringatan di IKN mencapai Rp87 miliar, meningkat dari Rp53 miliar tahun lalu untuk acara serupa di Jakarta.
Netty Prasetiyani menilai kenaikan biaya tersebut tidak wajar, terutama mengingat kondisi ekonomi saat ini yang dilanda banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Di mana kewajarannya? Saat rakyat mengalami kesulitan akibat PHK, mengapa negara malah mengeluarkan uang banyak untuk seremoni?” kata Netty dalam keterangan resmi pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan biaya disebabkan oleh kegiatan yang diadakan di dua lokasi dan infrastruktur yang belum memadai di IKN, memaksa alokasi dana untuk transportasi dan akomodasi.
Netty mempertanyakan apakah pengeluaran tersebut hanya untuk memenuhi gengsi semata.
Menurut Netty, seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah mendesak seperti dampak ekonomi dari PHK. Ia mengungkapkan bahwa sektor-sektor seperti tekstil dan pakaian jadi mengalami penurunan dan harus melakukan PHK, dengan minimnya intervensi pemerintah.
Netty juga mencatat adanya 58,3 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang non-aktif per 1 Juni 2024, sebagian besar karena kesulitan ekonomi atau PHK.
Ia berpendapat bahwa anggaran negara seharusnya digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan melunasi tunggakan BPJS agar masyarakat tidak terpaksa berhutang ke pinjaman online (pinjol).
Dia juga menyoroti kesulitan petani dan minimnya anggaran untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di luar negeri. Netty menilai kritik masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN adalah hal yang wajar dan meminta pemerintah untuk transparan mengenai total anggaran acara tersebut, termasuk yang di IKN.
“Perayaan kemerdekaan bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi bermakna. Pemerintah harus membuka informasi anggaran kepada publik secara transparan,” tegasnya.- ***
Sumber: dpr.go.id
