KITAINDONESIASATU.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Meratus, terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat adat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (15/8/2025) sore.
Mereka menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menetapkan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional (TN). Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi menggusur ruang hidup masyarakat adat Dayak Meratus dan mengancam sumber penghidupan tradisional.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Rubi, menegaskan bahwa hutan Meratus selama ini terjaga bukan karena aturan negara, melainkan berkat pengetahuan tradisional dan hukum adat.
“Negara tidak bisa semena-mena mengubah wilayah adat kami menjadi taman nasional. Hutan Meratus tetap lestari karena dijaga masyarakat adat dengan aturan leluhur,” ujarnya.
Tokoh masyarakat adat Balangan, Anang Suriadi, juga menolak keras rencana tersebut. Ia menekankan bahwa Pegunungan Meratus bukan lahan kosong, melainkan wilayah penuh nilai leluhur yang menjadi sumber kehidupan utama masyarakat adat.
“Kami mohon pengakuan, bukan penetapan taman nasional. Batalkan rencana ini dan sahkan RUU Masyarakat Adat tanpa menyulitkan kami. Jika pemerintah tetap memaksakan, kami akan melawan,” tegasnya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan enam tuntutan resmi:
Menolak rencana penetapan TN Pegunungan Meratus di wilayah adat.
Mendesak Gubernur dan DPRD Kalsel menarik kembali usulan penetapan.
Mendesak Kementerian Kehutanan menghentikan seluruh proses penetapan.
