KITAINDONESIASATU.COM — Rencana pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional memicu gelombang penolakan keras dari organisasi masyarakat sipil dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Tiga lembaga utama—Amnesty International Indonesia, Setara Institute, dan KontraS—bersuara lantang, mendesak pemerintah menghentikan proses tersebut karena dinilai mencederai amanat Reformasi dan mengkhianati korban pelanggaran HAM berat.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sama dengan upaya pemutihan dosa dan pemutarbalikan sejarah. Menurutnya, selama 32 tahun masa Orde Baru, kepemimpinan Soeharto meninggalkan catatan kelam pelanggaran HAM berat yang hingga kini kasusnya belum tuntas dan keluarga korban masih menanti keadilan.
Senada, KontraS menyoroti bahwa proses pengusulan gelar pahlawan bagi Soeharto sudah cacat sejak awal karena dinilai tidak transparan dan jauh dari semangat partisipasi publik, seolah diatur secara top-down seperti pada masa Orde Baru. KontraS dan Setara Institute secara tegas menyebut Soeharto tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional karena rekam jejaknya terkait pelanggaran HAM berat, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Di mata aktivis, Soeharto bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa kekerasan negara, termasuk Tragedi 1965, kasus-kasus penembakan misterius (Petrus), serta pembatasan kebebasan pers dan berpendapat.
Para aktivis mendesak pemerintah untuk fokus pada penyelesaian kasus HAM masa lalu ketimbang memberikan penghargaan kepada sosok yang dianggap sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Pemberian gelar tersebut dikhawatirkan akan menjadi legitimasi atas impunitas terhadap dosa-dosa Orde Baru.
Selain nama Soeharto yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional, mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga menjadi kandidat. Gus Dur dinilai banyak berjasa terhadap bangsa Indonesia sehingga layak untuk menerima penghargaan sebagai Pahlawan Nasional. (*)
