… lanjutan 98 Resolution Network
Salah satu pilar terpenting dalam agenda tersebut adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Apabila selama bertahun-tahun praktik korupsi banyak terkait dengan belanja APBN, kini pemerintah memperluas fokus dengan menertibkan kebocoran pada sisi penerimaan negara, terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Langkah “bersih-bersih” ini merupakan upaya penting untuk menjaga integritas keuangan negara dan untuk memastikan setiap rupiah penerimaan negara dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik. KPK dan Kementerian Keuangan diharapkan terus memperkuat kolaborasi serta mempercepat penuntasan kasus-kasus yang merugikan pendapatan negara.
98 Resolution Network mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam memperkuat integritas aparatur negara dan menindak oknum yang merugikan pendapatan negara. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, karena kebocoran penerimaan negara berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membiayai program-program kesejahteraan.
Sejumlah agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan pemerataan gizi, pendidikan, pendapatan, serta peningkatan peluang kerja terus diperkuat. Pemerintah juga tengah melakukan penyempurnaan tata kelola berbagai program nasional agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, disadari bahwa tantangan terbesar dalam menjalankan program-program tersebut adalah korupsi yang telah mengakar. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan, perbaikan sistem, dan penguatan pengawasan. Untuk itu, dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan. 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen bangsa berperan aktif menolak praktik “serakahnomic”, yakni perilaku serakah yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat.
Berbagai kasus besar yang telah ditangani menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kultur pemerintahan yang bersih. Selain itu, 98 Resolution Network juga mendorong para pejabat negara di semua tingkatan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik agar lebih peka terhadap dinamika sosial masyarakat.
Kehati-hatian, akurasi, dan empati dalam komunikasi politik sangat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat dan stabilitas sosial. (*)
Baca juga: KGN Berkolaborasi dengan BPSH KAHMI Selenggarakan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)
98 Resolution Network #WargaPeduliWarga Eli Salomo Sinaga
Keren Bu ketum 👍🏻🇮🇩