KITAINDONESIASATU.COM -Meski Kalimantan Selatan terkenal kaya dengan hasil bumi dan tambang, ternyata sebagian warganya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap, bahkan sebagian warganya juga masih miskin.
Hal itu terungkap ketika Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 16 Oktober 2024 seperti dikutip Kamis 17 Oktober.
Sekretaris F-PKS yang membacakan Pandangan Umum tersebut, Firman Yusi SP dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel per Februari 2024 menyebutkan, jumlah pencari kerja atau pengangguran di Kalsel mencapai 84.913 orang.
“Memang jumlah pengangguran telah berkurang jika membandingnya dengan jumlah tahun 2023 yang lalu, yang mencapai angka 85.298 orang,” sebutnya.
Untuk itu, sambung Yusi, pihaknya mendesak pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan startegis guna pemenuhan angkatan kerja, baik di sektor formal maupun informal.
“Artinya, setiap project pemerintah daerah, harus bisa menjawab tantangan ini sebagai bagian dari pemulihan ekonomi di Banua Kalsel,” tegas politisi dari Dapil Kaupaten Tabalong, Balangan, dan HSU ini.
Di bagian lain, dia pun menyinggung soal masih adanya penduduk miskin. Dengan mengutip data BPS Kalsel, Yusi menyebutkan jumlah penduduk miskin, menurut data per Maret 2024 mencapai 4,11 persen atau 183 ribu lebih.
“Untuk itu kami menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, bisa memaksimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin tersebut,” kata Yusi.
Selain F-PKS, fraksi-fraksi lainnya juga memberikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025 pada Rapat Paripurna itu.
