KITAINDONESIASATU.COM – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan akan membuka penyelidikan besar-besaran terkait penyebab banjir dahsyat di Sumatra, termasuk soal gelondongan kayu misterius yang terseret arus di berbagai lokasi, terutama di kawasan DAS Batang Toru yang kini menjadi sorotan nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/12), Menteri LH/Kepala BPLH Hanif memastikan bahwa pengawasan ketat dan penegakan hukum atas pemanfaatan ruang akan menjadi langkah utama pemerintah dalam merespons tragedi banjir dan longsor tersebut.
Hanif menyebut dirinya akan turun langsung ke lokasi terdampak pada Kamis (4/11), sekaligus memastikan bahwa evaluasi terhadap dokumen persetujuan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di DAS Batang Toru sudah dilakukan dengan cermat.
Ia menegaskan bahwa mulai Senin depan, KLH akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang diduga—berdasarkan citra satelit—berkontribusi terhadap kemunculan log, atau gelondongan kayu dalam banjir besar tersebut. Mereka akan diminta memberikan penjelasan kepada Deputi Gakkum (Penegakan Hukum).
Sebelumnya, KLH telah mengidentifikasi delapan perusahaan yang beroperasi di DAS Batang Toru, mulai dari perkebunan sawit hingga perusahaan tambang emas. Seluruh perusahaan itu masuk dalam radar penyelidikan karena berada di wilayah yang dinilai krusial terhadap stabilitas lingkungan.
“Langkah penyelidikan harus mulai segera. Korban sudah banyak, dan tidak boleh ada dispensasi. Hukum harus ditegakkan,” tegas Hanif.
Selain penindakan hukum, Hanif juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari penyelarasan RTRW dengan daya dukung DAS, pembatasan izin di kawasan prioritas kritis, rehabilitasi ekosistem, hingga integrasi mitigasi dan adaptasi iklim dalam penataan ruang.
Tragedi ini sendiri mencatat dampak yang sangat besar. Data BNPB hingga Rabu (3/12) pukul 07.15 WIB menyebut korban jiwa telah mencapai 753 orang, 650 orang hilang, dan 2.600 orang terluka. (*)
