KITAINDONESIASATU.COM – Penyanyi Anji Manji menegaskan pentingnya transparansi dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Menurutnya, kedua lembaga itu memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kinerja mereka kepada publik.
Anji menegaskan bahwa kewajiban ini sudah diatur secara jelas dalam regulasi, yaitu Pasal 90 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56.
Aturan tersebut mewajibkan LMK dan LMKN menyampaikan laporan audit kinerja dan keuangan secara berkala, minimal setahun sekali, melalui media cetak maupun elektronik.
“LMKN wajib untuk memberikan laporan audit kinerja dan keuangan kepada publik dan juga melalui media cetak maupun media elektronik minimal satu tahun sekali,” ujar Anji dalam sebuah video di akun Instagram-nya, dikutip Minggu, 17 Agustus 2025.
Namun, ia kemudian mengingatkan bahwa kewajiban itu sempat diabaikan pada masa lalu. Anji menyebut Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) pernah meminta laporan resmi kepada LMKN, namun ditolak.
“Ini juga yang pernah ditanyakan oleh asosiasi komposer seluruh Indonesia atau AKSI kepada mereka,” beber Anji.
Mengejutkannya, LMKN kala itu menolak memberikan laporan dengan alasan tidak memiliki tanggung jawab kepada AKSI maupun kepada publik.
“Tapi, LMKN saat itu menolak memberikan laporannya karena merasa mereka tidak bertanggung jawab kepada AKSI ataupun kepada publik,” terang Anji.
Lebih jauh, polemik soal royalti kini meluas hingga ke luar lingkaran pencipta lagu. Mulai dari pengusaha yang memutar musik di tempat usaha, hingga pasangan pengantin yang ingin menghadirkan musik di pesta mereka, kini wajib melunasi royalti melalui wedding organizer.
