KITAINDONESIASATU.COM – Warga Indonesia ternyata kini semakin gemar membeli barang menggunakan fitur buy now pay later (BNPL). Hal itu terlihat dari penyaluran piutang pembiayaan Pay Later dari Perusahaan Pembiayaan (PP) yang naik 103,4% per September 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan mengatakan, piutang pembiayaan BNPL oleh PP per September 2024 menjadi Rp8,24 triliun.
“Adapun tingkat kredit macet atau nonperforming financing (NPF) gross dan NPF net masing-masing sebesar 2,60% dan 0,71%,” kata Agusman yang dikutip Minggu (10/11).
Menurutnya, berdasarkan piutang pembiayaan pokok, mayoritas berasal dari segmen masyarakat yang memiliki kategori usaha lainnya/non produktif, yang diikuti dengan usaha mikro. “Angka ini lebih rendah dari BNPL pada perbankan yang tercatat sebesar Rp19,81 triliun,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, OJK sedang menyusun pengaturan khusus terkait BNPL antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.
Saat ini, perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL tunduk kepada pengaturan kegiatan usaha, prudensial, kualitas aset, dan mitigasi risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022. (*)
