Bantuan Sosial Kerap Tidak Tepat Sasaran
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah akurasi dan efektivitas kebijakan perlindungan sosial. Basis data penerima bantuan yang belum sepenuhnya mutakhir membuat program bantuan kerap tidak tepat sasaran. Di saat yang sama, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Situasi ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya komitmen terhadap keadilan kebijakan.
Negara seharusnya tidak hanya hadir saat krisis, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah krisis. Penguatan produksi dalam negeri, terutama sektor pangan, harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar wacana. Distribusi yang adil dan efisien harus dibangun agar harga tidak dikendalikan oleh spekulasi dan ketimpangan akses.
Selain itu, kebijakan upah dan perlindungan pekerja perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi biaya hidup. Upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak hanya akan memperpanjang tekanan sosial. Negara tidak bisa terus mengharapkan masyarakat beradaptasi tanpa memberikan dukungan struktural yang memadai.
Masyarakat berpandangan bahwa persoalan biaya hidup adalah ujian keberpihakan negara. Apakah kebijakan publik benar-benar dirancang untuk melindungi masyarakat luas, atau sekadar menjaga indikator ekonomi tetap terlihat aman. Tanpa keberanian melakukan evaluasi menyeluruh, negara berisiko kehilangan kepercayaan publik.
Jika kondisi ini dibiarkan, tekanan ekonomi dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang lebih besar. Ketidakpuasan yang terakumulasi berpotensi melemahkan kohesi sosial dan stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, negara tidak boleh terus berlindung di balik retorika stabilitas.
Biaya hidup yang terus meningkat bukan sekadar isu ekonomi, melainkan persoalan keadilan. Negara dituntut hadir secara nyata, konsisten, dan berpihak. Bukan dengan kebijakan tambal sulam, melainkan dengan keberanian membenahi sistem yang selama ini membiarkan masyarakat menanggung beban paling berat.
(BiiHann ^^)
