Tak hanya itu, dua indeks lainnya yaitu demokrasi dan kebebasan pers juga menurun tajam. Kebebasan pers merosot ke level 51,2, artinya media mengalami kesulitan untuk mengekspresikan diri secara bebas. Indeks demokrasi juga menurun tajam, seperti terlihat dalam Pilpres 2024 dan Pilgub.
Ketiga indikator ini merupakan ukuran valid dari kemerosotan yang terjadi di Indonesia. Kekhawatiran muncul bahwa ketika ‘tipping point’ masalah itu terjadi bersamaan, Indonesia akan mengalami dampak yang sangat parah. “Hal-hal buruk ini bisa terjadi ketika para ‘pemain’ negara tidak mengindahkan aturan yang ada. Ini bukan karena kecerdasan atau hal lainnya; para elit juga bermain tanpa koridor etika dan moral,” tambahnya.
Prof. Didin S. Damanhuri, Ekonom Senior INDEF dan Guru Besar Universitas Paramadina, mengungkapkan bahwa banyak masalah moral berbangsa yang kompleks dan berat sedang melanda Indonesia saat ini. Dalam dua tahun terakhir, terdapat drama politik dari pemimpin yang ambisius ingin berkuasa selama tiga periode namun gagal.
Kemudian upaya penundaan pemilu juga gagal dan akhirnya diupayakan dengan merekayasa MK dan KPU sehingga terpilihlah Gibran Rakabuming Raka, anak presiden, sebagai wakil presiden dengan segala kontroversinya.
Setelah Pemilu 2024, Didin mengemukakan bahwa muncul gugatan tentang Pilpres yang disebut penuh kecurangan, dengan berbagai bukti yang disampaikan. Namun akhirnya, ketua MK memutuskan bahwa hasil Pemilu 2024 sah meskipun ada tiga dissenting opinion dari hakim MK.
“Muncul ekosistem politik yang sangat buruk secara moral, seperti ketika Airlangga Hartarto dipaksa mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Spekulasi yang beredar menunjukkan bahwa ia telah dipanggil oleh Jokowi dan berdiskusi selama dua jam, yang akhirnya membuat Airlangga memilih mundur sebagai Ketua Golkar. Ajaibnya, pemanggilan dirinya oleh Kejaksaan menjadi batal,” tutur Didin.
