Keuangan

Analisis Ekonom dan Masalah Kepemimpinan Indonesia

×

Analisis Ekonom dan Masalah Kepemimpinan Indonesia

Sebarkan artikel ini
Diskusi publik dengan tema "Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa" yang diadakan oleh INDEF
Diskusi publik dengan tema "Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa" yang diadakan oleh INDEF

KITAINDONESIASATU.COM – Negara yang dulunya luar biasa tetapi dikelola dengan pengabaian terhadap fungsi-fungsinya dalam mensejahterakan dan melindungi rakyatnya, bisa saja tiba-tiba menjadi “bekas negara.” Saat ini, situasi Indonesia mirip dengan sebuah mobil rongsok yang tidak pernah dirawat dan dibiarkan dalam kondisi buruk, sehingga tiba-tiba bisa menjadi mobil macet dan akhirnya menjadi rongsokan.

Hal ini disampaikan oleh Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, dalam diskusi publik dengan tema “Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa” yang diadakan oleh INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina secara daring melalui Zoom pada Senin (19/8/2024).

“Anak kandung reformasi seperti KPK, MK, dan Desentralisasi Daerah tidak lagi menghasilkan kebaikan, malah akhir-akhir ini justru memunculkan permasalahan. Banyak kepala daerah yang tersangkut masalah, dan Ketua KPK bahkan menjadi tersangka korupsi. Begitu juga MK dan MA,” tutur Wijayanto.

Wijayanto melihat bahwa berbagai indikator tersebut menjadi sinyal bahwa negara semakin dekat pada titik di mana ia tidak bisa lagi menjalankan fungsinya, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998.

“Sejak 2018, indeks persepsi korupsi Indonesia terus melejit dari 17 ke 40. Itu adalah puncak prestasi kita dalam pemberantasan korupsi. Namun setelah 2018, indeks melorot drastis dari 17 ke 34 dalam waktu kurang dari 4 tahun. Ini menandakan indikasi bahwa negara sedang menghadapi masalah besar,” katanya.

Baca Juga  Targetkan Ekonomi 8%, Pemerintah Kejar Investasi Jumbo Rp13.000 Triliun

Ekonom Universitas Paramadina ini menganalisis pemerintahan dari presiden ke presiden, dan ternyata Megawati dan Gus Dur berkontribusi dalam perang melawan korupsi. SBY pada periode pertama dan kedua juga berjuang melawan korupsi, dengan indeks melesat 14 poin. Namun, selama 9 tahun pemerintahan Jokowi, indeks tersebut stagnan di angka 34.

“Pada akhir masa jabatan Jokowi, tren indeks persepsi korupsi menurun dengan sangat cepat. Jika tidak ada perbaikan, indeks ini akan meluncur lebih cepat lagi di tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *