KITAINDONESIASATU.COM – Sebanyak 40 persen produk impor yang masuk ke Indonesia selama ini ternyata tak membayar pajak. Hal itu terjadi akibat produk yang masuk ke pasaran tak tercatat secara resmi di Indonesia dan masuk secara ilegal.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, 40 persen produk impor diketahui tak bayar pajak lantaran tak tercatat secara resmi di Indonesia (underground economy. Tak tercatatnya produk impor itu adalah hal yang ilegal dan bisa menghambat Indonesia menjadi negara maju.
“Menurut data dari Pak Menteri UKM Teten, hampir 30 persen-40 persen kita itu di pangsa pasarnya apa yang disebut dengan underground economy. Artinya, di situ, kalau kata kami ilegal. Kalau ilegal, negara enggak punya, enggak dapat pajak,” kata pria yang biasa disapa Zulhas, yang dikutip Kamis (22/8).
Akibat hal itu, kata Zulhas, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal, jika semua produk impor tersebut masuk jalur resmi, hal itu bisa menambah penerimaan negara dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7 persen-8 persen.
“Bayangkan 30 persen itu, besar sekali. Tax ratio itu bisa naik. Pajak baru, bukan nambah orang yang sudah bayar pajak. Itu pengaruhnya akan berubah. Kalau kita tumbuh 7 persen-8 persen banyak yang kita kerjakan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Zulhas pun membandingkan dengan negara maju di Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, di mana negara tersebut produk impor ilegal sulit masuk di ketiga negara itu. “Coba bandingkan kalau kita kirim ke Korea Selatan, jangan harap akan terjadi, enggak mungkin. Maka dia jadi negara maju. Coba kalau kita kirim barang-barang kita melalui jalan-jalan enggak resmi ke China, enggak mungkin bisa. Maka dia bisa jadi negara maju. Jadi kalau rumah kita kemasukan, kebobolan banyak, gimana kita bisa maju?” tegasnya.
Di samping itu, Zulhas mengklaim Indonesia sudah memiliki modal untuk menjadi negara maju dan itu bisa dilihat dari negara perdagangan yang surplus selama 51 bulan berturut-turut. Terlebih ketika APEC beberapa waktu lalu ia berbincang dengan Menteri Perdagangan China.
“Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap, Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Dan terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus, dan dengan segala kekurangannya kita masih surplus 5 persen,” ungkapnya. (*)
