Selain itu juga mempertimbangkan indikator lain seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP), Maturitas SPIP (sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Setelah observasi selesai KPK akan menetukan kabupaten/kota yang layak menjadi percontahan Anti-Korupsi.
Di Jawa Timur sendiri KPK memilih tiga daerah yaitu, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang dan Kota Blitar yang, meski demikian KPK juga akan mengumpulkan data dari kementerian terkait.
Setiap kementerian/lembaga memiliki program yang diterapkan di pemerintah kabupaten/kota, semua indikator dikumpulkan untuk menentukan mana yang layak menjadi calon percontohan anti korupsi.
Dalam proses observasi itu menurut Sekda Ikhsan terdapat 19 item yang dicek oleh KPK satu demi satu. (dodo hawe)
