KITAINDONESIASATU.COM – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kembali menghadirkan terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara mencapat Rp 300 trilian.
Kali ini, pesakitan di persidangan adalah dua mantan Direktur PT Timah TBK. Mereka didakwa terlibat kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun.
“Keduanya tidak melaksanakan tugas serta melalaikan tanggung jawab,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor, pada Senin (26/8/2024).
Kedua mantan Direktur PT Timah itu yakni Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 dan Emil Ermindra selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016-2020.
“Terdakwa Mochtar Riza Pahlevi Tabrani bersama-sama dengan Emil Ermindra dan Alwin Albar, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi PT Timah Tbk dalam menjalankan pengurusan PT Timah Tbk untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait adanya kegiatan penambangan ilegal di Wilayah IUP PT Timah Tbk,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.
Jaksa mengatakan Mochtar bersama Emil dan Alwin melaksanakan kerja sama mewakili PT Timah dengan sejumlah mitra jasa penambangan (pemilik IUJP). Mochtar dan Emil disebut telah mengetahui jika mitra jasa itu melakukan penambangan ilegal dan menampung hasil penambangan illegal di wilayah IUP PT Timah.
Mochtar dan Emil bersama Alwin juga merealisasikan pembayaran dari PT Timah kepada mitra jasa penambangan (pemilik IUJP) seolah-olah sebagai imbal biaya usaha jasa penambangan. Pembayaran itu didasarkan pada jumlah bijih timah yang dihasilkan penambang illegal sesuai harga pasar pada saat transaksi.
Jaksa mengatakan Mochtar dan Emil juga membuat dan melaksanakan program pengamanan aset cadangan bijih timah dari hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Mereka juga mengatur pembelian bijih timah menggunakan CV Salsabila Utama untuk keuntungan pribadinya.
