“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur hukum yang sah. Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan aktivitas tersebut.
Meski Ahrie telah dijatuhi sanksi etik berupa PTDH, proses pidana dalam perkara dugaan penyadapan tetap menjadi bagian tersendiri yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Putusan terhadap Ahrie menjadi langkah tegas internal Polri dalam menangani perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. (*)
