Budaya Birokasi Terhadap Transparansi
Persoalan transparansi juga tidak bisa dilepaskan dari budaya birokrasi. Selama keterbukaan masih dipandang sebagai beban, bukan kewajiban, maka upaya reformasi tata kelola akan berjalan setengah hati. Digitalisasi layanan publik, misalnya, tidak otomatis menghadirkan transparansi jika data yang disajikan tidak lengkap atau sulit diinterpretasikan oleh masyarakat.
Beberapa tokoh dari pakar politik berpandangan bahwa tantangan utama pemerintahan saat ini bukan kekurangan regulasi, melainkan konsistensi dalam pelaksanaan. Prinsip keterbukaan informasi publik telah diatur, namun implementasinya masih bergantung pada kemauan politik dan keberanian institusi untuk diawasi. Tanpa itu, transparansi akan terus berhenti pada tataran slogan.
Lebih jauh, minimnya transparansi juga berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ketika ruang publik tidak mendapatkan informasi yang memadai, diskursus politik mudah didominasi oleh spekulasi dan disinformasi. Ironisnya, kondisi ini sering dijadikan alasan untuk membatasi keterbukaan lebih lanjut, menciptakan lingkaran masalah yang berulang.
Saya sendiri (penulis.red), menilai sudah saatnya pemerintah memandang transparansi sebagai kebutuhan, bukan ancaman. Keterbukaan tidak melemahkan kekuasaan, justru memperkuatnya dengan legitimasi publik. Pemerintah yang berani membuka proses dan data menunjukkan kepercayaan diri dalam menjalankan mandat rakyat.
Ke depan, tantangan pemerintahan bukan hanya soal merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga membangun kepercayaan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perubahan pendekatan, jarak antara negara dan masyarakat akan semakin melebar, dan demokrasi berisiko kehilangan maknanya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
(BiiHann ^^)
