“Inilah kepentingan bangsa dan untuk kepentingan rakyat masing-masing. Kepala daerah dipilih oleh rakyat, dan mereka harus mempertanggungjawabkan amanah itu kepada rakyat kembali,” ucapnya.
Mendagri juga membeberkan mengenai pengelolaan APBD. Menurutnya, masih banyak pengelolaan APBD yang tidak efisien, di mana terlalu banyak anggaran yang dihabiskan tanpa perencanaan matang, sehingga berdampak pada program-program yang kurang efektif.
“Seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring melalui Zoom. Saya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada semua daerah terkait item apa saja yang harus diefisiensikan dan bagaimana caranya. Kemudian, itu akan dimonitor melalui sistem kami dan ditembuskan kepada Mendagri untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga menegaskan bahwa target-target pembangunan harus tetap berjalan dan tidak boleh dikorbankan hanya demi efisiensi yang tidak tepat sasaran.
“Tadi saya sampaikan, kepala daerah jangan hanya berpikir untuk menghabiskan anggaran belanja, tetapi juga harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan pendapatan,” ucap Mendagri.
Salah satunya dengan mempermudah usaha bagi sektor swasta dalam negeri dan UMKM. Jika sektor swasta berkembang, maka akan memberikan retribusi pajak kepada daerah yang nantinya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. (Nicko/aps)***
