KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang, Banten, harus mengganti seluruh biaya pembongkaran.
Titiek menyatakan, pihak yang terbukti melanggar hukum harus menanggung semua pengeluaran terkait proses pembongkaran, mengingat hal itu memerlukan banyak anggaran dan tenaga.
“Siapa pun yang terbukti bersalah harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan,” ujar Titiek, dikutip dari Republika, Jumat (24/1/2025).
Pembongkaran pagar sepanjang 30,16 kilometer tersebut melibatkan banyak personel dan peralatan, termasuk tank amfibi dari TNI AL.
Titiek mengapresiasi KKP dan instansi lainnya yang bekerja sama, termasuk dukungan nelayan, dalam menyelesaikan pembongkaran pagar laut pada 22 Januari 2025.
Namun, Titiek menekankan pentingnya mengungkap dalang di balik pemasangan pagar laut berbahan bambu di wilayah perairan Tangerang.
Ia meminta aparat tidak gentar menghadapi tekanan oligarki dan menyatakan dukungan DPR kepada KKP.
“Kami menekankan agar kementerian tidak takut terhadap oligarki, karena kami dari DPR mendukung,” ungkapnya.
Komisi IV DPR juga meminta KKP terus menyelidiki kasus ini hingga identitas pemilik dan pembangun pagar laut diketahui.
“Kami minta KKP segera mengungkapkan kepada masyarakat siapa yang bertanggung jawab,” tambah Titiek.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa pembiayaan pembongkaran pagar laut dilakukan melalui mekanisme patungan.
Meski tidak menyebut jumlah dana yang digunakan, Trenggono memastikan bahwa proses pembongkaran akan terus dilanjutkan dengan dukungan lintas sektor dan masyarakat nelayan, meskipun anggarannya bersumber dari berbagai pihak.- ***
