KITAINDONESIASATU.COM- Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) tidak berhenti di balik meja administrasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, turun langsung ke lapangan untuk meninjau keluarga penerima manfaat sekaligus memverifikasi data yang tercatat dalam aplikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan guna memastikan data penerima bantuan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
Didampingi Kepala Dinas Sosial, Atep Budiman, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ganjar Gunawan, Denny Mulyadi meninjau sejumlah lokasi di Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, di antaranya di RW 04 dan RW 09.
“Tadi saya mencoba memastikan validasi DTSEN dengan langsung melakukan verifikasi ke lapangan,” kata Denny Mulyadi usai peninjauan, Senin 13 Oktober 2025 kemarin.
Dalam kegiatan tersebut, Denny Mulyadi bersama rombongan melakukan sampling terhadap empat keluarga penerima manfaat. Selain berdialog langsung dengan warga, ia juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk dukungan sosial dari Pemkot Bogor.
Menurut Denny, kegiatan verifikasi langsung ini menjadi bagian dari ikhtiar Pemkot Bogor dalam memastikan data kemiskinan yang tercatat di DTSEN benar-benar akurat dan terkini. Dengan begitu, proses updating data dapat berjalan optimal dan menjadi pedoman yang valid bagi pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap penanganan kemiskinan.
“Ia berharap melalui verifikasi langsung ini diperoleh data yang akurat guna mendukung updating DTSEN, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bogor dalam mengintervensi kemiskinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Denny mengungkapkan bahwa dari hasil verifikasi lapangan, ditemukan adanya data yang sesuai namun juga sebagian yang tidak sinkron dengan kondisi terkini masyarakat.
“Tadi kita melihat DTSEN ada yang sama dan ada yang tidak sama. Misalnya, seharusnya desil satu hingga lima, tetapi setelah dicek sudah menjadi desil enam hingga sepuluh. Hal-hal seperti itu perlu diperbaiki dan dikonfirmasi ke kementerian,” jelasnya.
Ia menambahkan, validasi dan verifikasi yang dilakukan secara langsung di lapangan ini diharapkan menjadi contoh atau role model bagi seluruh kelurahan di Kota Bogor dalam melakukan pemutakhiran data. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun program bantuan sosial dapat tersalurkan dengan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Proses validasi ini harus menjadi budaya kerja kita bersama, agar tidak ada lagi data yang tumpang tindih dan agar masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan tidak terlewat,” pungkasnya. (Nicko)
